Majalengka,Nextnews.id-Kasus dugaan pungutan liar Oleh oknum komite dan kepala sekolah SMKN 1 Talaga kabupaten Majalengka Jawa barat menyeruak karena orang tua Siswa banyak yang mengeluh.
Dalam aturan Mentri pendidikan serta aturan dari pemerintah provinsi Jawa barat tentang Komite Sekolah, telah jelas melarang dengan tegas Komite atau Sekolah melakukan pungutan baik kepada orang tua ataupun murid,
Kepala kantor cabang Dinas pendidikan wilayah IX Jawa barat Dewi Mengatakan, Saya tidak pernah mengijinkan pihak sekolah untuk melakukan pungutan karena sudah Ada aturan sekolah jangan membebani siswa maupun orang tua siswa
“Yang jelas, Komite atau Sekolah tidak boleh melakukan pungutan terhadap orang tua ataupun murid di sekolah. apapun. Hal itu karena adanya peraturan terkait penyelenggaraan sekolah di instansi negeri yang sudah mekanisme dalam pembiayaannya. Jelas Dewi kepala KCD dinas pendidikan. Jum’at 26 Januari 2024
Lanjut dia menjelaskan, Kepala sekolah dan komite sekolah SMKN talaga tidak pernah di beri ijin untuk melakukan pungutan dengan berbagi alasan,
“Saya tidak pernah kedatangan oleh komite maupun kepala sekolah untuk menandatangani ijin pungutan apapun yang ditandatangani yaitu RKAS dari masing masing sekolah. Kepala sekolah SMKN talaga sudah dipanggil oleh kepala dinas pendidikan Jawa barat
“Sebelumnya sekolah tersebut sudah mendapatkan program bantuan untuk drainase atau Kirmir dengan nilai 190 juta. intinya sekolah jangan membebani orang tua Siswa apalagi dengan nilai 700 ribu serta waktu pungutannya sudah di tentukan. ‘Ungkapnya
Sebelumnya ketua Komite SMKN Talaga menyebutkan bahwa pungutan yang dilakukannya telah mendapatkan ijin dari Kepala kantor cabang Dinas pendidikan wilayah IX Jawa Barat. Dan Pungutan ini di anggap legal karena dikemas dengan musyawarah dengan orang tua Siswa.(SH)