Majalengka , Nextnews.id— Proses pembangunan revitalisasi di TK An Nur, Desa Kertawinangun, Kecamatan Kertajati, kini menuai sorotan tajam. Pekerjaan yang seharusnya dikelola secara terbuka diduga justru diborong kerjakan kepada satu pihak tertentu, dan muncul dugaan ketua komite H. Ade Suhana ikut berperan di dalamnya.
Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa seluruh proses, mulai dari penunjukan pelaksana hingga pengadaan material diduga hanya dilakukan antara Ketua Komite dan Kepala TK an Nur, tanpa ada rapat orang tua murid.
“Pekerjaan tersebut diborongkan kepada inisial U Salah seorang warga yang juga orang tua dari salah satu perangkat desa di kertawinangun, dan itu ditunjuk oleh H. Ade. Kami melihat ada kejanggalan. Semua keputusan seolah-olah sudah diambil sepihak, padahal setahu kami program revit harusnya diswakelolakan tidak boleh diborongkan”, ungkap seorang warga setempat yang meminta namanya tidak disebutkan, Selasa (4/11/2026).
Hal ini diakui langsung oleh U, melalui saluran telponnya, ia mengakui bahwa benar pekerjaan TK An Nur yang berada di Desa Kertawinangun di borong kerjakan olehnya. “Ya benar TK An Nur dikerjakan oleh saya dengan diborong kerjakan sebesar kurang lebih 92 juta rupiah hanya sampai hitam ( di Plester ), untuk pemasangan baja ringan dan almunium sama orang lain, saya tidak tahu harganya berapa. Dan untuk pengecatan beda lagi harganya”, jelas U melalui telpon selularnya.
Sementara itu, Kepala TK An Nur Nia, saat di konfirmasi melalui pesan WhatsApp nya, membantah hal itu, “Yang Pasti untuk TK An-Nur itu pekerjaannya tidak diborongkan, dikerjakan oleh tukang dan pekerja orang setempat. Waktu kemarin-kemarin masih pengerjaan ada dari beberapa media juga datang dan mereka mnyaksikan kita tidak diborongkan”, jelas Nia.
Sementara ketua komite H. Ade Suhana, Saat dikonfirmasi melalui sambungan WhatsApp menyebutkan bahwa sedang Tengah sawah.
Menyusul adanya dugaan setelah selesai pekerjaan revit tersebut kepala sekolah bersama komite dan P2SP kerap makan makan bersama sehingga menimbulkan kekhawatiran masyarakat semakin bertambah karena belum adanya laporan terbuka terkait penggunaan anggaran program revitalisasi tersebut. Warga berharap aparat pengawas maupun dinas terkait segera menelusuri kebenaran dugaan ini agar pembangunan yang bertujuan memajukan pendidikan anak-anak benar-benar berjalan bersih dan akuntabel.